Wakaf dari Tanah yang belum Bersertifikat (Konversi, Pengakuan, dan Penegasan Hak)

Dasar Hukum

	Undang-Undang No. 5 Tahun 1 960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
	Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
	Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
	Surat Edaran Kepala BPN No. 600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
	Surat Edaran Kepala BPN No. 500-049 Tanggal 6 Januari 2005.

Syarat Administrasi

Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup yang memuat:

	Identitas diri.
	Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon.
	Pernyataan tanah tidak sengketa.
	Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.

Surat kuasa apabila dikuasakan.

Fotokopi identitas pemohon/nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.

Bukti pemilikan tanah/atas hak milik adat/bekas milik adat.

Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf.

Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.

Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan.

Prosedur

	Pemohon menyerahkan surat permohonan yang telah dilengkapi syarat administrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
	Pemohon membayar biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah.
	Pengukuran dan pemeriksaan tanah oleh petugas (pemohon harus hadir).
	Pengumuman.
	Pembukuan hak dan penerbitan Sertifikat tanah wakaf.
	Penyerahan Sertifikat

HUBUNGI KAMI :

Hotline : (021) 8690 8595; 86908596

Call/WA : 0818 022 65000

Email : binamanajemenglobal@gmail.com

Artikel