PENGGABUNGAN BIDANG TANAH BADAN HUKUM

Dasar Hukum

	Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
	Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
	Surat Edaran Kepala BPN No.600-1900 Tanggal 3l Juli 2003.

Syarat Administrasi

Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup yang memuat:

	Identitas diri.
	Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon.
	Pernyataan tanah tidak sengketa.
	Pernyataan tanah dikuasal secara fisik.
	Alasan penggabungan.

Surat kuasa apabila dikuasakan.

Fotokopi identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.

Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.

Sertifikat asli.

Prosedur

	Pemohon menyerahkan surat permohonan yang telah dilengkapi syarat administrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
	Pemohon membayar biaya pendaftaran.
	Pengukuran (pemohon harus hadir).
	Pembukuan hak dan penerbitan Sertifikat.
	Penyerahan Sertifikat kepada pemohon

HUBUNGI KAMI:

Hotline : (6221) 86908595/96

Whatsapp : 081802265000

Email : binamanajemenglobal@gmail.com

Artikel