Kategori

Kepmen KLH tentang Dumping Dinilai Sesuai Peraturan

image

Pihak pengacara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyambut baik  putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur yang menolak  gugatan dari koalisi masyarakat sipil terkait dengan perpanjangan ijin untuk pembuangan limbah ke laut kepada PT Newmont Nusa Tenggara, di  Teluk Senunu, Sumbawa Barat.

"(KLH) digugat dianggap menteri tidak punya kewenangan. Ternyata, dengan  UU 32 tahun 2009 (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), PP 19 Tahun 1999 (tentang pembuangan limbah ke laut), maupun PP 38 Tahun 2007,  merupakan turunan untuk kewenangan daerah. Semua kewenangan untuk  penerbitan ijin tailing ada di menteri. Itu yang terbukti di persidangan," kata Fauzul Abrar, tim pembela KLH,  di Jakarta, hari ini.

Gugatan diajukan Koalisi Pulihkan Indonesia (WALHI, KIARA, Gema Alam,  Elsam, YLBHI-LBH Jakarta, PilNet, ICEL, LBH Masyarakat, Omnest  Institute, dan Jatam), dan Pemkab Sumbawa Barat sebagai penggugat  intervensi, pada Juni 2011 lalu terhadap Menteri Negara Lingkungan Hidup karena telah menerbitkan izin pembuangan tailing (Dumping) ke laut  Teluk Senunu di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat  kepada PT Newmont Nusa Tenggara.
 
PTUN Jakarta Timur menolak gugatan terhadap Keputusan Menteri Lingkungan  Hidup No. 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT.  Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau (PT. NNT) yang terbit pada 29  Juli 2011 dengan menimbang keputusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan pemerintahan yang ada.

"Penggugat beralasan bahwa menteri tidak berwenang, tapi bupati. Kedua, ijin bertentangan dengan asas perlindungan lingkungan, dan ketiga penerbitan ijin tidak libatkan Pemkab Sumbawa Barat," jelas Fauzul.

Namun, ia menjelaskan bahwa dalam UU 32 pasal 60 dan 61 dinyatakan penempatan tailing itu hanya bisa dilakukan dengan ijin.

"Artinya, dumping itu tidak dilarang tapi diatur. Pengaturan melalui  mekanisme yaitu izin yang bisa diberikan oleh menteri, gubernur, dan  bupati sesuai kewenangan. Untuk media laut, masih berada di kewenangan pemerintah pusat karena aspek laut ini tidak bisa dibatasi oleh kewenangan administrasi," kata Fauzul.

Pemberian ijin kepada PT Newmont disebut sudah  diperketat.

"Jadi, kewajiban-kewajiban sudah lebih ketat. Semua dikaji terlebih dahulu melalui Amdal, tidak serta merta begitu saja, tapi harus ada dasarnya untuk penempatan tailing. Bukan kajian administratif tapi studi ilmiah," tambahnya.

Meski demikian, Fauzul mengatakan berterimakasih terhadap fungsi pengawasan kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

Tim pembela PT Newmont Nusa Tenggara, selaku tergugat intervensi, juga menyambut baik terhadap keputusan tersebut.

"Ini sesuai dengan dasar-dasar hukum dan bukti-bukti yang disampaikan selama proses persidangan. Semua buktikan bahwa KLH sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan prosedur dan tidak melanggar peraturan yang berlaku,"  kata Ignatius Andy, pengacara Newmont.

Jasa Konsultasi dan Biro jasa
ADVERTISING

ADVERTISING

MARKETING

Rasuna Epicentrum Superblock Lantai 5 B511- Kuningan Jakarta Selatan
www.konsultanperizinan.com; www.bmgconsulting.co.id

Email : binamanajemenglobal@gmail.com; info@konsultanperizinan.com 

WhatsApp : 0818 022 65000 - 0818 08 08 06 05

T. 021-86908596

 

image

.

image

.

image

.

image
Copyright © 2017 BMG Consulting Group - Konsultan Perizinan · All Rights Reserved